Analisis perkembangan koperasi pada sektor pertanian
Sejak dahulu sektor pertanian di Indonesia selalu didekati dengan pembagian atas dasar sub- sektor seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Cara pengenalan dan penggerakan koperasi pada saat itu mengikuti program pengembangan komoditas oleh pemerintah. Sehingga terlahir koperasi pertanian, koperasi kopra,koperasi karet, koperasi nelayan dan lain-lain. seiring perkembangan jaman, koperasi menjadi jawaban sebagai penyangga ekonomi negeri ini seperti yang terjadi pada saat krisis ekonomi 1998 koperasi dan UMKM meningkatkan ekspor sebesar 350%
Dimasa pandemi sektor pertanian mengalami dampak penurunan yang signifikan pada Quartal 1 2020 pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, menurun sebesar 1,17% (YoY); dalam hal produksi tanaman pangan menurun hingga 10,31%, sementara jasa pertanian hingga -1,39%. Direktur Pangan dan Pertanian BAPPENAS Anang Noegroho menyampaikan, “Penurunan tersebut disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja musiman di tingkat petani, karena berlakunya pembatasan pergerakan antar daerah, hambatan distribusi input (pupuk, bibit, dsb.) dan penurunan daya beli masyarakat karena banyaknya PHK,”
Menurutnya, banyak usaha sektor Food and Baverage (F&B) yang terpaksa tutup, sehingga menyebabkan anjloknya harga komoditas pangan dan rusaknya beberapa komoditas pertanian. Untuk itu, diperlukan adanya dukungan dari pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan petani, dan koperasi dipilih sebagai jalan untuk mewujudkan hal tersebut.
maka dari itu di masa pandemi Covid-19 ini, menurut Teten, pemerintah akan kembali memainkan peran koperasi dan UMKM, sebagai buffer atau penyangga ekonomi nasional, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
dan masalah perkembangan yang masih terjadi pada koperasi pertanian adalah integritas pengurus-pengelola, serta budaya sosio-ekonomi petani (kebiasaan menjual secara tebasan dan panen raya) hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak salah satunya BAPPENAS yang akan melaksanakan program korporasi petani dengan tujuan mendirikan perusahaan–perusahaan profesional yang mayoritas dimiliki oleh petani, agar dapat meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan, meningkatkan akses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan sektor pertanian, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar